Tanggal 9 April 2009 merupakan "Pesta Demokrasi" yang ke 10 kali negeri ini, di mana hampir di setiap pelosok negeri ini merayakan pesta ini dengan datang ke TPS dengan memberikan hak suara, walaupun ada juga yang tidak menggunakan hak pilihan tersebut alias "Golput".
Begitu juga di Sumatera Selatan pada umumnya dan khususnya di Palembang kemeriahaan pesta demokrasi tersebut juga terasa di lihat dengan lengangnya jalan-jalan utama dan masyarakat banyak memenuhi TPS yang ada di kota ini. Di mana peliputan beber Beberapa hal yang perlu di soroti pada kampanye kali ini yaitu :
Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Problem yang paling besar di dalam pelaksanaan pemilu legislatif kali ini adalah permasalahan DPT ini di mana kesimpang siuran dari DPT ini menjadi penyebab banyaknya warga dan masyarakat yang "Diharuskan Golput" karena tidak terdaftar sebagai pemilih, padahal mereka tercantum di sebagai warga tersebut, prediksi sebagian ahli dari 30-40% merupakan golput merupakan angka yang fantastis di mana angka yang hampir menyamai pemilih di mana pada tahun 2004 angka tersebut hanya di kisaran 15-16%.
Selain itu kerancuahan dari DPT itu sendiri seperti terjadinyo double nama bahkan sampai triple, warga yang sudah meninggal masih di cantumkan bahkan namanya double, nomor induk yang salah dan beragam ketidak beresan lainnya yang di anggap oleh sebagian besar msyarakat ini sebagai "ketidak becusan"dari KPU dalam melaksanakan pemilu tahun 2009, di mana dana yang sudah di keluarkan untuk pemutahiran data ini mencapai angka milyaran atau bahkan triliunan tetapi kesan yang tidak beres seperti ini menimbulkan tanda tanya besar, kemana saja dana pemutahiran tersebut dan apakah kerja dari orang-orang yang di beri "amanah" untuk pemutahiran data tersebut.
Seperti contoh yang terjadi di TPS 30 Talang kelapa di mana dari DPT yang berjumlah 440 hanya 140 orang yang menggunakan hak pilinya di mana +/- 25% merupakan "DPT Error" dan sisanya merupakan golput dan ada beberapa % lagi yang terpaksa golput di karenakan tidak bisa memilih karena namanya tidak tercantum di dalam DPT.
Dari analisa sementara sepertinya permasalahan DPT ini mencapai 40% dari permasalahan pemilu yang lainnya pada Pilcaleg 2009 ini.
Politik Uang (Money Politic)
Ini juga masih masih banyak di temukan saat pemilu 2009 ini, karena di rasa sebagai senjata yang paling ampuh maka istilah seperti "Serangan Fajar" ataupun lainnya, banyak pengakuan dari pemilih yang mendapatkan uang dari anggota caleg baik yang akan duduk di DPRD, DPR RI ataupun DPD sendiri, pada saat pemantauan di beberapa TPS terutama kawasan pasar kuto dan 5 ilir hal ini masih banyak terjadi, bagi masyarakat mereka senang-senang saja karena mendapat uang "Gratisan" , walau mereka tidak sadar menjadi bahan "pembodohan" oleh para kandidat wakil rakyat ini, malahan ada dari timses caleg tersebut melakukan dor to dor untuk politik uang ini.
Kerusakan Logistik Pemilu
Banyak juga kerusakan logistik pemilu yang di temukan di lapangan seperti di kawasan Mega Mendung Sentosa, Plaju di salah satu TPS di temukan surat suara didalam kotak basah walaupun kotak tersebut tidak pernah di buka, walau hal ini tidak terlalu menggangu tetapi KPPS setempat cukup kerepotan karena baru di ketahui saat hari H, atau seperti yang terjadi di TPS ogan baru Kertapati di mana mereka harus melakukan pemilu ulang pada hari Jumat, 10/04/09 karena salah satu dari surat suara mengalami salah cetak, sehingga bisa di tebak hanya berapa % saja yang melakukan pemilihan ulang tersebut.
Perlengkapan Logistik Pemilu
Jika mencermati pemakaian dari logistik pemilu seperti bilik suara yang banyak "mubazir" karena tidak sesuai dengan ukuran dari surat suara merupakan kendala karena kita tahu berapa harga dari bilik suara tersebut dan sudah di buat ternyata tidak bisa di gunakan, begitu juga dengan penggunaan pena merah pada alat pencontreng karena menyusahkan dan terlalu kecil yang lebih parah saat perhitungan suara apalagi kalau di tempat tersebut samapai 400 pemilih bisa-bisa jumlah surat suara yang di hitung sampai 1600, kenap KPU tidak menggunakan spidol besar yang biasanya di gunakan untuk guru mengajar biar lebih mudah.
Hal di atas hanya sebagain kecil dari hasil pemantauan saya di mana mungkin masih banyak lagi ketidak beres-an di dalam pemuilu legislati ataupun kecurangan-kecurangan lainnya yang terjadi, KPU sepertinya tidak terlalu siap untuk pemilu legislatif ini tetapi di paksakan untuk siap, sehingga kekurangan yang terjadi sangat terlihat.
Hendaknya pada pemilu yang akan datang PILPRES pada bulan Juli yang akan datang kesiapan KPU akan di uji kembali apakah mekanisme kerja yang ada dapat berbenah atau akan lebih parahm, karena kalu wakil rakyat saja sudah salah pilih atau salah atur atau tidak bisa memeilih siapa yang akan menyuarakan hati rakyat.
KPU perlu banyak berbenah saran perbaikan dari kita dan juga perbaikan dari internal KPU sendiri juga peting untuk perubahan bangsa ini.
Dodi NP _ "Hasil Pemantauan"